Sejumlah 51% saham Freeport secara resmi berada di pangkuan ibu pertiwi, tentu hal tersebut membuat masyarakat bangga. Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi, gubernur Papua Lukas Enembe memberi penjelasan jika dirinya dipanggil Presiden Jokowi untuk mengikuti rapat disventasi saham 51% Freeport.
Pada awalnya, masyarakat dan seluruh jajaran pemerintahan Papua tidak percaya jika pemerintah pusat benar-benar memberikan 10% kepada provinsi Papua.
Lukas berpesan pada masyarakat agar berhati-hati atas keberpihakan provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika, dirinya juga berpesan agar jangan ada orang luar masuk ikut campur.
"Kita hari hati-hati untuk keberpihakan pada pemerintah Provinsi Papa dan Kabupaten Mimika, dengan demikian jangan sampai ada orang luar masuk dengan gelap" ungkapnya.
Dari situlah, Lukas mengucapkan dan sangat yakin bahwa Jokowi satu-satunya presiden dengan hati memperjuangkan hak-hak rakyat Papua.
"Kami telah berkeyakinan bahwa satu-satunya presiden dengan hati dan kerja dari hati untuk memperjuangkan hak-hak rakyat di Papua karena kami Pemda Papua dan pemda Mimika memiliki 10% saham Freeport," terang Lukas.
Lebih lanjut, Lukas menjelaskan jika 10% tersebut akan dibagi menjadi dua, yakni 3% untuk Pemerintah Provinsi dan 7% untuk Kabupaten Mimika.
Baca Sumber
