POJOKSATU.id, JAKARTA – Rencana Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menunda kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) akhirnya diputuskan Presiden Joko Widodo.
Jokowi memutuskan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan dikeluarkan dari kebijakan relaksasi DNI.
Pada mulanya, kebijakan ini masuk dalam paket ekonomi ke-16. Masalah ini pun menuai kontroversi, bukan hanya dari orang luar namun juga dari orang dalam. Adalah anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait yang menentang keras rencana kebijakan ini.
Kritik politisi PDIP kepada Darmin pun menjadi perhatian, lebih-lebih Maruarar adalah orang dekat Jokowi sendiri. Dari dalam, Maruarar mendapat perlawanan dari Darmin yang merencanakan kebijakan ini dan bahkan mendapat perlawanan dari Menteri Koordinator Kemaritiman Binsar Pandjaitan. Tak kurang, kritik Maruarar juga ditentang orang PDI Perjuangan.
Tapi bukan Maruarar namanya bila tak teguh dalam memperjuangkan apa yang ia yakini. Maruarar jalan terus. Bahkan suara Maruarar makin kencang disampaikan dalam sidang Paripurna DPR. Tiga menit ia bicara menolak rencana kebijakan ini.
Keberpihakan Maruarar pun mendapat apresiasi dari luar, baik aktivis, akademisi dan lebih-lebih dari pelaku UMKM. Syahganda Nainggolan menilai bahwa Maruarar memahami dan mementingkan kepentingan rakyat.
Wakil Rektor Institute Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Sutia Budi, menilai perjuangan Maruarar bukti keberpihakan pada rakyat.
Apresiasi yang sama disampaikan pelaku UMKM dari Wiramuda Indonesia, Dahroni Agung Prasetyo. Agung sangat bangga ada anggota DPR yang masih konsen dan begitu berpihak kepada pelaku UMKM.
Mengapa Maruarar begitu teguh memperjuangkan agar pemerintah membatalkan kebijakan ini?
Maruarar mengatakan seperti dilansir RMOL, Kamis (29/11/2018) bahwa ia sangat yakin kebijakan tersebut tidak lahir dari Joko Widodo. Sebab rencana kebijakan ini bertentangan dengan Joko Widodo yang selama ini begitu pro pelaku UMKM.
“Jokowi menurunkan pajak UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen, kemudian bunga kredit usaha rakyat turun dari 22 persen menjadi 7 persen. Bahkan, Jokowi mengeluarkan kredit tanpa agunan dari Rp 5 juta menjadi Rp 25 juta,” kata pria yang akrab disapa Ara itu.
Dari kasus ini, ketua umum Taruna Merah Putih (TMP) mengingatkan para menteri. Pertama, harus dicatat bahwa para menteri tak boleh membawa visi dan misi sendiri, sebab visi dan misi ada di tangan Presiden.
“Kedua, para menteri harus memahami pikiran, hati, serta kepada siapa Jokowi berpihak. Ya kepada rakyat,” tegas Maruarar.
Dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2018 di Solo (Rabu, 28/11/), Jokowi menegaskan pemerintah dan dirinya sebagai presiden sangat berkomitmen terhadap UMKM karena kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sangat signifikan.
Saat ini terdapat sekitar 62 juta unit usaha UMKM dengan serapan tenaga kerja sebesar 116 juta orang dan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 60 persen.
“DNI masih menjadi masalah, Kadin dan Hipmi komplain. Perpres belum saya tanda tangani, tidak perlu ragu, saya pastikan keluarkan UMKM dari relaksasi DNI. Saya putuskan di sini,” katanya.
Jokowi menegaskan tidak perlu meragukan komitmen pemerintah dan dirinya kepada UMKM. Apalagi, dahulu Jokowi juga merupakan pengusaha UMKM dan saat ini diteruskan oleh kedua anaknya yang membuka usaha martabak dan olahan pisang.
Baca Sumber
